Panas Pro-Konra Kenaikan Pajak Tahun 2025 di Rapat Paripurna DPRD Kab. Bone, Andi Adil Fadli Lura Mengatakan Seperti Ini.
BONE,pemburuberita.com – Rapat Paripurna Pembicaraan TK1 DPRD Kabupaten Bone dengan agenda penyampaian pendapat akhir Fraksi Fraksi terhadap Ranperda tentang rancangan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten bone 2025-2029.
Rapat paripurna di Pimpin langsung Ketua DPRD Bone Andi Walinonong didampingi Wakil Ketua Irwandi Burhan dan Wakil Ketua Khaerul Amran.
Turut hadir Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Bone, serta seluruh anggota dewan.
Salah satu anggota DPRD Bone Andi Adil Fadli Lura dari faraksi PKB menyampaikan pendapatnya yang mengatakan, ini kan sudah masuk akhir tahun 2025, nah ketika pajak ini dia naikan, berarti pasti potensinya adalah pajak, karena PAD Bone itu hanya bersumber dari pajak saja.
“Nah, ini kan berinplikasi ke Masyarakat, apalagi sekarang ini sudah ada riak-riak di Masyarakat. Bahkan sampai ke kecematan-kecamatan ini sudah bermunculan pemuda-pemuda untuk memprotes, dan sementara protes ini proses kenaikkan PBB P2, sementara pemerintah daerah tidak memperhatikan itu.”Ucap Andi Adil Fadli Lura saat bincang-bincang kepada wartawan usai rapat di ruang Rapat Paripurna Senin, 18/8/2025.
Jadi ini salah satu yang menyebabkan sehingga saya tidak mau terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam rapat ini. Secara pribadi karena operasi tetap mendukung.
Menurut Andi Adil Fadli dibutuhkan sosialisasi yang panjang untuk menaikan PBB. Minimal masyarakat ini mengetahui aspek apa saja, apa keuntungan dan kerugiannya ketika PBB ini dinaikkan.
Jadi masaalah sosialisasi terkait kenaikakan PPB ini saya rasa itu yang kurang. Tapi itu kan ada instruksi dari menteri dalam negeri terkait dengan penundaan dan peninjauan ulang terkait dengan PBB ini. Ini yang mesti harus menjadi perhatian khusus.
“Tadi itu, saya hanya menyampaikan hal itu di paripurna, supaya pemerintah daerah ini menyadari, bahwa ini memang gejolak masyarakat.” Tegasnya Andi Adil Fadli Lura.
“Saya mengambil keputusan ini demi Masyarakat, apalagi kita ini adalah wakil rakyat. Saya ini tidak ada apa apanya. Dan saya duduk di kasur simpuk karena juga masyarakat. Jadi apapun yang menjadi polemik dan masalah di masyarakat itu kan juga masalah kita secara pribadi.”katanya.
“Setiap saat kita dikontrak disini, sama teman teman dan mahasiswa pemuda, jadi intinya disini untuk menaikkan PBB itu saya sama sekali tidak setuju.”ucap tegas Andi Adil Fadli.
Dan didalam dokumen RPJMD inikan sangat jelas peningkatan PAD, di Tahun 2025 yang saya sayangkan kenapa di 2025 ini sudah harus naik, kenapa engga di 2026 dengan sosialisasi yang panjang dulu lah supaya semua lapisan masyarakat tahu. (DAR)
