Ketua APDESI Minta 7 Poin Tuntutan ke DPRD Kabupaten Bone

BONE – Tujuh permintaan ketua APDESI Kabupaten bone dalam Rapat dengar pendapat umum (RDPU) di DPRD Jalan Stadion Lapatau Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Kamis, 25/8/2022

Dalam RDPU bersama sejumlah Kepala Desa yang tergabung APDESI Bone (Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia) membahas permintaan untuk penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) di APBD 2023.

Harapan para kepala Desa ini meminta kepada pemerintah daerah Untuk segera menindak lanjuti beberapa aspirasinya.

Andi Mappakaya Amier selaku Kepala desa Tadang Palie juga ketua APDESI mengatakan, bahwa
keberhasilan Daerah Bone, juga tidak terlepas dari kerja-kerja para kepala Desa.

“Pemerintah Daerah semestinya memperhatikan juga kami-kami ini sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota, bahkan apa yang dikerjakan dilapangan, juga menyangkut nama baik pemerintah Daerah, bahkan nama pemerintah pusat. Yach… khususnya Kabupaten Bone ini.”Tutur Andi Mappakaya dalam komentarnya.

Dengan 7 tuntutan yang kami sampaikan dalam RDPU ini, yaitu meminta pemerintah Daerah untuk segera di tindak lanjuti soal penambahan Alokasi Dana Desa (ADD).”Ucapnya

“kami ingin penambahan anggaran, karena di Desa kami, masih banyak permasalahan yang tidak bisa kami kerjakan. Ini tidak dipungkiri bahwa banyaknya permasalah dan kendala di Desa kami tidak maksimal dalam melakukan kegiatan karena kekurangan anggaran,” Ucapnya.

“Meminta kenaikan gaji BPD ditanggung Pemerintah daerah, dan Pengalihan mengenai aset-aset Desa, aset Pemda ke Desa, Menginginkan silaturahmi kepada Pemda, Bupati dan Wakil Bupati, Agar semua Desa diperiksa oleh Inspektorat, karena masih ada beberapa kantor Desa dikuasai oleh oknum mantan Kepala Desa.

Meminta kepada Pemerintah Daerah Bone, agar bisa dilakukan pendataan melalui ke salah satu lembaga Independen yang Resmi dan yang bisa dipercaya untuk mendata.” Pesan Kades Tadang Palie.

RDPU tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Bone, H. Saifullah Latif didampingi seluruh anggota Komisi 1 DPRD Bone. (***)

admin

PT. MEDIA PEMBURU BERITA SK Menteri Hukum & HAM AHU: 0031538.AH.01.01.TAHUN 2019 Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120000780489 NPWP PERUSAHAAN : 91.916.307.1-808.000 DIREKTUR UMUM; ISKANDAR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *