SATGAS DAMKAR Merasa Dibohongi Pada Seleksi Penerimaan P3K di Bone

WATAMPONE – SATGAS DAMKAR Bone kembali menggelar aksi demo, lantaran tidak ada kejelasan hasil seleksi P3K yang telah dilaksanakan Panselda beberapa bulan lalu.

SATGAS DAMKAR merasa dibohongi pada saat seleksi penerimaan P3K, sehingga mereka meminta hasil seleksi PPPK DAMKAR Bone ditinjau ulang, karena besar dugaan ada permainan dalam.seleksi P3K.

Libur….Libur….Libur, teriak SATGAS DAMKAR Bone saat aksi demo berjalan. Kami sampaikan dengan tegas, bahwa bilamana ada kebakaran, hubungin saja Panselda, BKPSDM Bone.”Begitu ucapnya.didepan Kantor Bupati Bone Senin,5/2/2024.

Betapa tidak, ada 20 honorer K2 yang notabene bukan dari instansi DAMKAR namun diloloskan. Sementara ditegaskan di KepmenPAN-RB No. 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme seleksi PPPK untuk Formasi Pemula DAMKAR TA 2023. Diktum kelima “setiap pelamar wajib memiliki pengalaman kerja dibidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar

“Damkar merasa dirinya dirampok haknya. Kami minta tidak terulang lagi seperti apa yang kami alami sekarang, semoga di hari hari mendatang atau ada penerimaan P3K kembali, supaya tidak terulang lagi teman-teman honor yang lain dimainkan. Kami ada disini supaya hak kami dikembalikan.Terang oknum Satgas Damkar, Aan.

“Ini yang kami pertanyakan dan minta penjelasan dari PANSELDA. Kenapa bisa ada yang diloloskan yang notabene tidak sesuai keahliannya. Orang yang tidak punya pengalaman di DAMKAR diloloskan,” tegas Wahyudi.

Usai teriak teriak demo, sejumlah aggota Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Bone mendatangi Kantor BKPSDM untuk menyerahkan kunci mobil pemadam yang mereka parkir depan kantor Bupati Bone.

Wahyudi juga menegaskan, saat pertemuan dengan Pj Bupati Bone, yang dihadiri Plh Kepala BKPSDM Bone, Andi Tenriawaru dijanjikan bahwa proses penentuan lulus seleksi nantinya, berdasarkan perangkingan nilai. Baik K2 maupun Satgas Damkar tidak ada prioritas.”katanya.

Demo tuntutan hak DAMKAR Bone menuju ke kantor DPRD Bone, guna melanjutkan aspirasinya. Namun setelah tiba di kantor DPRD, mereka diterima walaupun satu orang saja anggota DPRD Bone berhubungan yang lainnya pada laksanakan reses.

“mohon maaf hanya saya yang menerima bapak, ibu berhubung anggota DPRD yang lainnya sedang melaksanakan Reses,” ujar Fahri Rusli dari Anggota Komisi 1 DPRD Bone.

“Saya sangat memahami perasaan bapak dan ibu dari DAMKAR Bone karena saya juga yang mengawal tuntutan saudara ke KEMENPAN RB dan ke KEMENDAGRI dan PANSELNAS, namun hari ini saya hanya menerima aspirasi saudaraku dan akan melaporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti.”Ucap Fahri Rusli.

“Persoalan ini hanya satu yang saya bisa sampaikan kepada bapak/ibu, bahwa apakah nantinya dibentuk PANSUS atau RDPU,” Begitu ucapnya Fahri Rusli.

“Sedangkan surat dari Kementerian Dalam Negeri atas jawaban dari tuntutan SATGAS DAMKAR sudah ditindaklanjuti DPRD Bone ke PJ. Bupati Bone,” Tambahnya. (DAR)

 

admin

PT. MEDIA PEMBURU BERITA SK Menteri Hukum & HAM AHU: 0031538.AH.01.01.TAHUN 2019 Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120000780489 NPWP PERUSAHAAN : 91.916.307.1-808.000 DIREKTUR UMUM; ISKANDAR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *