Dua Praksi DPRD Bone Yang Memberikan Catatan Keras Kepada Pemerintah Dalam Penyampaian Pendapat Akhir Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023.
BONE – Ada delapan Praksi yang Penyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten Bone tahun anggaran 2023.
Rapat Paripurna DPRD dengan pemerintah kabupaten bone dibuka dan dipimpin langsung ketua DPRD kab. Bone, Irwandi Burhan, SE.,MM didampingi wakil ketua DPRD bersama Pj Bupati Bone Drs H.Andi Islamuddin,MH, Pj. Sekda dan Pj. Sekwan dan sejumlah pejabat lainnya yang sempat hadir berlangsung di ruang Rapat DPRD Kabupaten Bone Selasa,2/7/2024.
Praksi yang membacakan pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bone tahun anggara 2023, yaitu, Praksi
PAN, dengan juru bicara Suryanto, Praksi KPNR juru bicara Muhammad Asrullah,
Praksi Gerindra juru bicara Justina,SE, Praksi Demokrat, Praksi Golkar jiru bicara Andi Muhammad Idris Rahman, Praksi Nasdem juru bicara Suharni, Praksi PKS juru bicara Suradi dan Praksi BDP dengan juru bicara Bachtiar Malla.
Setelah melalui tahapan dan proses Raperda tentang pertanggung jawaban APBD kabupaten bone tahun anggaran 2023, maka dari semua praksi DPRD kabupaten bone menyetujuinya.
Namun ada beberapa praksi yang memberikan catatan keras terhadap pemerintah kabupaten bone, diantaranya Praksi Gerindra dan Praksi Golkar.
Seperti yang diungkap Justina,SE dsri Praksi Gerindra mengatakan, menerima dan menyetujui Raperda dengan memberikan catatan sebagai wujud dan tanda cinta terhadap kabupaten ini untuk melaksanakan pembangunan dan kemajuan ekonomi.
Adapun catatan Gerindra sebagai berikut,
1. Mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi kualitas serapan APBD tujuannya sebagai bentuk terhadap ragam persoalan yang terindikasi menjadi penghambat penyerapan APBD secara kompleks., karena bisa berdampak yang sangat beragam. Mulai dari pelayanan publik yang tidak maksimal pembangunan mandek, pergerakan ekonomi melemah dan dampak negatif lainnya. Dan juga harus terus memaksimalkan lokasi pendapatan asli daerah. Hal tersebut perlu dilakukan lantaran total pendapatan daerah belum.mencapai dari target APBD yang ditargetkan. Juga perlu dikaji penyebabnya untuk diupayakan selusinya.
Partai gerindra juga minta memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk meningkatkan PAD pembangunan inprastruktur perkembangan perekonomian dan pelayanan Masyarakat.
Tentu terus mendukung dan mendorong agar apa yang menjadi program cita cita bersama untuk kemajuan kabupaten bone.”Jelasnya Justina,SE juru bicara Gerndra.
Begitu juga apa yang diungkap Andi Muhammad Idris Rahman dari praksi Golkar menyampaikan pandangan akhir beberapa poin yang mengatakan,
1. Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap perjannian perikatan kontrak pasar sentral palakka yang berdasarkan target sebesar 20 MilyarMilyar, namun dalam pencapaian progres pencapaian target baru terilisasi sebesar kurang lebih 200 juta rupiah.
2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja perunda air manurungemanurunge, karena berdasarkan data dan penemuan hasil BPK laporan keuangan yang terjadi tidak keseimbangan antara pendapatan belanja dan kegiatankegiatan. Oleh karena itu disarankan untuk tidak menambah karyawan baru dan segera mungkin melakukan evaluasi.
3. Perlunya monitoring terhadap kinerja pada pendapatan daerah target pencapaian asli pendapatan daerah yang masih jauh dari harapan kita semua.
4. Pembayaran hutang pemerintah daerah harus dicairkan sebelum APBD perubahan ditetapka tahun anggaran 2024.
Praksi golkar memandang tahun 2023 sangat memprihatinkan walaupun BPK memberikan opini tanpa pengecualianpengecualian.”Terangnya Andi Muhammad Idris Rahman.
PAN DPRD Kab. Bone menyetujui diproses pada tahap selanjutnya. Dengan catatan mengharapkan lebih tepat sasaran dan benar bermasnfaat guna memenuhi keinginan Masyarakat yang sesuai kebutuhan dan kesejahteraan.
Praksi .KPNR menerima agar dilanjutkan kembali ke peraturan daerah. Mengingatkan kembali masukan dan kritikan yang bersipat otintik agar segera ditindaklanjuti, untuk seluruh OPD yang menyerap anggaran yang masih rendah anggara 2023, kiranya bergerak lebih cepat dan merealisasukan program kegiatannya.
Kamipun berharap kepada pemerintah daerah khususnys Pj. Bupati Bone, agar kemudian bisa menyelesaiakan persoalan yang ada selama ini mencuat komsumsi pablik sebelum di akhir jabatan.
Acara ini hadir Pj. Bubati, Pj. Sekda Bone, Forkopinda, ketua pengadilan negeri watampone, ketua pengadilan agamaagama watampone, penjabat sekretaris daerah kab. Bone, Tektor IAIN none, para asisten 1,2, dan 3 Setda bonebone, para staf ahli, kepala perangkap daerah, kepala bagianbagian setda Bone dan para camat se kabupaten Bone. (DAR)
