Pj. Gubernur Sulsel menyerahkan Sejumalah sertifikat di HUT Hantaru ke 63 di Watampone

BONE –  Upacara Hari Agraria dan Tata Ruang ( HANTARU ) dan Hari Lahir Undang Undang Pokok Agraria ke-63, tanggal 24 September secara serentak digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional ( BPN) di seluruh Indonesia

Begitu juga Kantor Wilayah ATR/ BPN Provinsi SUL- SEL gelar upacara yang pelaksanaannya di lapangan Merdeka jalan Petta Ponggawae Watampone Kabupaten Bone Senin, 25 September 2023.

Upacara tersebut menghadirkan seluruh KANTAH se-SULSEL sebanyak 24 Kantor ATR/ BPN dengan seluruh jajarannya sekitar 1500 lebih pegawai dan pejabat teras dilingkup ATR/BPN SULSEL.

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharuddin bertindak sebagai Pembina Upacara dalam Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional ( HANTARU ) ke 63 dengan tema “Kinerja dan Kolaborasi untuk Indonesia Maju” .

HUT Hatanru ke 63, dihadiri oleh sejumlah Unsur FORKOPIMDA SULSEL, Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone, SEKDA Bone, Wakil Bupati dan SEKDA dari beberapa kabupaten se-SULSEL serta Pejabat PROKOPIMDA Bone, diantaranya Ketua DPRD Bone, DANDIM 1407 Tauwarani Bone, KAPOLRES Bone, KAJARI Bone,. Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Bone, Staf Ahli Bupati Bone, Asisten SEKDA Bone, Kepala OPD Kabupaten Bone.

Pjj. Gubernur sulsel membaca pidato dari Menteri ATR/BPN mengatakan, Tanggal 24 September diperingati Hari Agraria dan Tata Ruang yang sekaligus hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria   yang ke-63.

”Dalam melaksanakan program programnya, membangun  kinerja dan kolaborasi bersama, tentu kita tidak bisa bergerak sendiri, olehnya itu kita perlu membangun kolaborasi dan sinergitas yang baik dengan pihak terkait sehingga dapat memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat,”  ucap Bahtiar Baharuddin.

“Adapun yang berhasil mendaftar 107,1 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang tanah yang yelah tercatat di Kementerian ART/BPN yang diharapkan pada tahun 2025 di seluruh bidang tanah di Indonesia.” Tambahnya Pj Gubernur Sulsel.

Selanjutnya, kata. Pj Gubernur SulSel, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) saat ini 10 kabupaten kota dinyatakan sebagai kabupaten kota lengkap.

“Dalam mensukseskan PTSL Kementerian telah mengajak pemerintah daerah untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) pada pendaftaran tanah untuk pertama kalinya,  hingga saat ini telah terdapat 118 kabupaten kota yang telah membebaskan BPHTB, namun masih terdapat beberapa kabupaten kota yang belum membebaskan BPHTB.”Sebutnya.

“Untuk itu kementerian ATR/BPN Pemerintah Provinsi mendorong pemerintah Daerah setempat agar segera melakukan pembebasan BPHTB sehingga Masyarakat untuk mendapatkan kemudahan pendaftaran tanahnya,” ungkapnya.

Sementara Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulsel, Tri Wibisono mengapresiasi kehadiran dan kepedulian Penjabat (Pj) Gubernur SULSEL, Dr. Bahtiar Baharuddin, yang hadir langsung menjadi Pembina Upacara.

”menjadi kehormatan bagi kami, Bapak Gubernur berkenan hadir dan menjadi inspektur upacara serta menyerahkan sertifikat dalam rangka Peringatan Hantaru 2023, ”  tutur Tri Wibisono.

Ia menyebutkan, Seperti yang disampaikan oleh Kementerian ATR/ BPN,  kolaborasi empat pilar dengan pemerintah daerah kemudian pihak Aparat hukum dan instansi yang terkait.

“Kita merapatkan diri yang salah satunya pendaftaran tanah sistematis di seluruh Indonesia begitupun juga di Sulawesi Selatan yang sampai sekarang sudah lebih dari 500 ribu lebih,” ucapnya.

“Sinergi dan kolaborasi kita ini bersama Bapak Gubernur dan bapak Bupati kita harapkan bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan,” harapannya.

Selanjutnya di sela kegiatan Pj.Gubernur bersama KaKANWIL ATR/BPN SULSEL menyerahkan sertifikat dan piagam penghargaan dalam kegiatan retribusi tanah, pembebasan atau keringanan BPHTB kepada Kepala Daerah di SULSEL.

Selain itu Pj Gubernur juga menyerahkan penerbitan sertipikat kegiatan 2023 yang telah diterbitkan berupa PTSL secara simbolis untuk 30.337 sertipikat. (*)

admin

PT. MEDIA PEMBURU BERITA SK Menteri Hukum & HAM AHU: 0031538.AH.01.01.TAHUN 2019 Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120000780489 NPWP PERUSAHAAN : 91.916.307.1-808.000 DIREKTUR UMUM; ISKANDAR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *