Langkahnya BBM Solar Subsidi, HSNI Ngotot dan Menjerit Dalam RDPU DPRD Kab. Bone.
BONE, PB.COM – Menindaklanjuti Demo BBM solar Subsidi, himpunan nelayan seluruh Indonesia (HNSI), Asosiasi Nelayan Purse Seine (ANPS) kabupaten bone dan Serikat Nelayan Nahdatul Ulama (SNNU), DPRD Bone gelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama dengan pemerintah yang melibatkan sejumlah SKPD
RDPU tersebut, diundang melalui Pj. Bupati Bone, Pj. Sekretaris daerah kabulaten Bone, Dinas TPH dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Kepala Dinas Koperasi Usaha kecil dan menengah, Dinas Perindustrian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone beserta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI), Serikat Nelayan Nahdatul Ulama (SNNU).
Maksud dan tujuan RDPU ini agar bisa direspon keluhan para pemakai BBM yang besubsidi khususnya para nelayan dan petani di Kabupaten Bone.
Rapat tersebut dibuka dan dipimpin langsung ketua Komisi II, A.MUh. Idris Rahman, SH,MH didampingi wakil ketua DPRD kabupaten bone.
Namun sebelum RDPU dimulai, ketua komisi II DPRD sempat melontarkan kata, bahwa kinerja DPRD kabupaten bone saat ini paling bobrok dan hancur. Karena anggota anggota DPRD lainnya tidak sempat hadir dengan alasan tidak jelas.”ucap A.MUh. Idris Rahman, SH,MH ketua Komisi II
“Saya sudah 10 tahun di DPRD, tahun inilah yang paling bobrok kinerja DPRD bone, Karena rapat sudah masuk jadwal, ternyata sejumlah anggota dan pimpinannya tidak sempat hadir untuk rapat RDPU selasa 12/12/2023.” Tegasnya A. Muh. Rahman.
Selanjutnya, menurut Yusdin yang ditunjuk mewakili membawakan Aspirasi BBM subsidi mengatakan, tolong hadirkan Kapolres Bone, supaya oknum – oknum yang diduga membekingi pembelian solar subsidi sampai menyebabkan langkahnya BBM solar subsudi.”Teriak Yusdi.
RDPU sementara berjalan Aspirasi ini hadir sejumlah pimpinan SPBU atau yang mewakili agar bisa memberikan tanggapan dan jawaban atas langkahnya BBM solar subsidi yang ada di kabupaten bone.
Menurut ketua HSNI mengatakan, sebenarnya kami bisa demo sesuai keinginan kami, namun untuk apa, justru kami ini mengadu di DPRD sebagai wakil rakyat.” Katanya.
Menurut dewan pembina KSPI Bone mengatakan, kejahatan yang berkembang, ada modus rekomendasi, ada modus SPBU, akan diperbaiki aturan PP Migas yang ada.”ungkap Budi
“Saya sarankan untuk dibentuk tim komisi pengawasan agar dugaan-dugaan Seperti ini bisa dikendalikan.yang namanya spekulasi”.kata Budi.
“Kalau solar di Bone, saya tahu semua ada kronologisnya. Baik dari permainan antara oknum SPBU maupun dari oknum petugas yang diduga membekingi permainan ini.” Tambahnya Budi
Ditengah tengah perdebatan RDPU, peserta saling melontarkan kata- kata yang saling menyoroti antara satu dan yang lainnya.
Usai jedah sejenak karena memasuki waktu shalat Dhuhur, maka wakil DPRD Bone, mempertanyakan penyebab langkahnya BBM subsidi.
“Langkahnya BBM subsidi ini, apakah ada penambahan atau memang ada pengurangan BBM solar subsidi sampai saat ini?.” Tanya wakil DPRD bone.
“Kebijakan rekomendasi yang dipergunakan adalah harus lebih diperketat. Nelayan yang ada di kabupaten bone ini, supaya diprioritaskan BBM bersubsidi. Tutur A. Permatasari.
Selanjutnya, mewakili SPBU Kajuara baru bone selatan kabupaten Bone mengatakan, bahwa bukan cuma dari nelayan saja mengeluh, namun juga dari kami dari pemilik SPBU.” Ucapnya.
“Kalau setiap di akhir tahun memang selalu dikurangi koata BBM subsidi, dan Kami dari SPBU tetap mengikuti peraturan yang ada.” Katanya.
“Diharapkan kepada SKPD yang terkait supaya bisa di cek berapa Nelayan yang menggunakan Koata dan berapa juga koata BBM subsidi yang kita terima dari PP Migas.
“Jangan sampai dipermainkan yang namanya rekomendasi yang selama ini yang dibuat instansi terkait.”kata A. Muh. Rahman.
Menurut keterangan dari dinas perikanan, selama ada yang namanya penjual bbm eceran, pasti masih ada yang namanya permainan, karena tidak ada penjual eceran selain dari pada SPBU.”ungkap yang mewakili Dinas Perikanan.
RDPU sampai selesai belum ada titik terang untuk mengantisipasi langkahnya BBM subsidi, hanya saja ketua komisi II yang pimpin rapat ini menyampaikan terakhir, bahwa bagaimana caranya bisa mengantisipasi kelangkaan BBM subsidi demi lancarnya penggunanya khususnya Masyarakat pekerja Nelayan. (DAR)
