Ekonom UNUSIA Soroti Paradoks Ekonomi Jakarta, PDRB Rp3.926 Triliun Belum Menjamin Kesejahteraan
JAKARTA – Ekonom sekaligus Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Dr. Muhammad Aras Prabowo, menyoroti paradoks pembangunan ekonomi Jakarta yang memiliki kapasitas ekonomi besar, tetapi masih menghadapi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah.
Hal tersebut menjadi bagian dari materi yang disiapkannya dalam Dialog Publik dan Bedah Buku, Rabu (18/11/2026), mengenai transformasi ekonomi kerakyatan Jakarta.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta Barat akan menggelar Dialog Publik bertajuk “Sosialisme Islam” sebagai ruang refleksi intelektual untuk memperkuat nilai keislaman, keadilan sosial, dan keberpihakan terhadap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mengusung tema “Islam Membangun Etika Publik, Menegakkan Sistem Sosial, Mengubah Masyarakat Menuju Keberadaban”, kegiatan ini akan menghadirkan Wakil Ketua Syuro PKB Jakarta Barat, Drs. KH. Abdul Ghoni Faiq, dan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Dr. Muhammad Aras Prabowo, S.E., M.Ak., sebagai narasumber. Hadir 50 lebih peserta dari kader PKB, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Generasi Z.

Berdasarkan data yang disajikan Aras, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta pada 2025 mencapai Rp3.926,15 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,21 persen. Namun, pada Maret 2026, angka kemiskinan masih mencapai 3,96 persen atau sekitar 432,62 ribu penduduk.
“Jakarta memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang menghasilkan kekayaan, siapa yang menikmati pertumbuhan, dan siapa yang menanggung biaya sosial serta ekologis pembangunan,” ujar Aras.
Ia menyoroti konsentrasi aktivitas ekonomi di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan yang secara bersama-sama menghasilkan hampir separuh PDRB enam wilayah administrasi Jakarta.
Sebaliknya, Kepulauan Seribu menghadapi kontraksi ekonomi sebesar 2,68 persen pada 2025, dengan tingkat kemiskinan mencapai 12,37 persen sebagaimana tercantum dalam materi kajiannya.
Jakarta Utara juga menghadapi paradoks pembangunan. Di tengah keberadaan pelabuhan, industri, dan aktivitas perdagangan, wilayah tersebut masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.
“Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan keadilan. Tanpa kebijakan distribusi, demokratisasi akses modal, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, pertumbuhan justru berpotensi memperlebar ketimpangan struktural,” jelasnya.
Aras merekomendasikan enam klaster pembangunan ekonomi berbasis karakteristik wilayah: keuangan dan perdagangan di Jakarta Pusat; ekonomi kreatif dan digital di Jakarta Selatan; industrialisasi kerakyatan di Jakarta Timur; perdagangan, UMKM, dan logistik di Jakarta Barat; ekonomi maritim di Jakarta Utara; serta ekonomi biru berbasis komunitas di Kepulauan Seribu.
Ia juga mendorong pemerintah memperkuat koperasi produktif, digitalisasi UMKM, pembiayaan inklusif, kemitraan industri, dan integrasi rantai pasok lokal.
“Jakarta membutuhkan keberanian untuk mengubah orientasi pembangunan dari sekadar pertumbuhan ekonomi menuju distribusi kesejahteraan. Rakyat harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan,” pungkasnya. (*)
