Muhammad Aras Prabowo Tawarkan Akuntabilitas Peradaban untuk Mengawal Pembangunan Jakarta 2030

JAKARTA – Peneliti dan Pengamat Akuntabilitas sekaligus Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNUSIA, Dr. Muhammad Aras Prabowo, menawarkan konsep Akuntabilitas Peradaban sebagai kerangka pembangunan ekonomi Jakarta menuju 2030.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta Barat akan menggelar Dialog Publik bertajuk “Sosialisme Islam” sebagai ruang refleksi intelektual untuk memperkuat nilai keislaman, keadilan sosial, dan keberpihakan terhadap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengusung tema “Islam Membangun Etika Publik, Menegakkan Sistem Sosial, Mengubah Masyarakat Menuju Keberadaban”, kegiatan ini akan menghadirkan Wakil Ketua Syuro PKB Jakarta Barat, Drs. KH. Abdul Ghoni Faiq, dan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Dr. Muhammad Aras Prabowo, S.E., M.Ak., sebagai narasumber. Hadir 50 lebih peserta dari kader PKB, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Generasi Z.

Gagasan tersebut disampikan dalam Dialog Publik dan Bedah Buku bertema Transformasi Ekonomi Kerakyatan Menuju Jakarta Berkeadilan, Berkelanjutan, dan Berkeadaban, oleh DPC PKB Jakarta Barat Rabu (19/11/2026).

Aras menilai bahwa akuntabilitas pembangunan tidak boleh berhenti pada kepatuhan administratif, penyerapan anggaran, dan kewajaran laporan keuangan. Lebih jauh, akuntabilitas harus mampu mengukur perubahan kesejahteraan masyarakat, kualitas demokrasi ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

“Pemerintah tidak cukup mempertanggungjawabkan berapa anggaran yang telah dibelanjakan. Pemerintah juga harus menjelaskan berapa banyak kehidupan masyarakat yang berubah karena anggaran tersebut,” ujar Aras.

Akuntabilitas Peradaban yang ditawarkan Aras mencakup empat dimensi, yakni akuntabilitas spiritual, ekonomi, politik, dan ekologis.

Dimensi spiritual menempatkan kekuasaan dan kekayaan sebagai amanah. Dimensi ekonomi mengukur distribusi manfaat dan kesejahteraan. Dimensi politik menegaskan pentingnya keterbukaan dan pengawasan kekuasaan, sedangkan dimensi ekologis menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai tanggung jawab antargenerasi.

“Akuntansi harus naik kelas menjadi instrumen pengawal peradaban. Ia harus mampu menjawab siapa yang memperoleh keuntungan, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang terdampak oleh keputusan ekonomi,” tegasnya.

Untuk mengoperasionalkan gagasan tersebut, Aras menawarkan sepuluh dimensi pengukuran kinerja ekonomi rakyat, meliputi pendapatan, produktivitas, pekerjaan, pembiayaan, koperasi, akses pasar, sosial, lingkungan, tata kelola, dan keberlanjutan usaha.

Aras turut menawarkan peta jalan transformasi ekonomi metropolitan 2026–2030. Tahun 2026 diarahkan pada diagnosis persoalan ekonomi, 2027 pada eksperimen enam klaster percontohan, 2028 pada penguatan integrasi modal, produksi, dan pasar, 2029 pada evaluasi dan replikasi, serta 2030 pada standardisasi model ekonomi metropolitan.

Ia mendorong kolaborasi pemerintah daerah, DPRD, perguruan tinggi, koperasi, perbankan, dunia usaha, dan masyarakat untuk memastikan agenda pembangunan dapat diukur dan diawasi secara partisipatif.

“Peradaban ekonomi dibangun ketika kekuasaan dapat dikoreksi, kapital dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat memperoleh keadilan, dan lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang,” tutup Aras. (*)

admin

PT. MEDIA PEMBURU BERITA SK Menteri Hukum & HAM AHU: 0031538.AH.01.01.TAHUN 2019 Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120000780489 NPWP PERUSAHAAN : 91.916.307.1-808.000 DIREKTUR UMUM; ISKANDAR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *