Pengadilan Kolaka Gagal Melakukan Eksekusi Dua Rumah Warga di Kelurahan Kolakaasi Kolaka
KOLAKA – Pengadilan Negeri (PN) Kolaka batal melakukan eksekusi dua rumah diatas lahan sengketa, di Jalan Haji Laruru, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara beberapa pekan lalu 2023.
Pihak Pengadilan Negeri Kolaka, Andi Ilyas Anwar, mengatakan pembatalan eksekusi dua rumah, karena pihak tergugat bersama keluarga melakukan perlawanan. Kita lihat sendiri, masyarakat semakin banyak, suasana semakin tegang sehingga pihak BPN Kabupaten Kolaka tidak nyaman untuk melakukan pengukuran lahan tersebut,” ungkapnya.
Andi Ilyas menambahkan, bahwa saat ini pihaknya akan berkonsultasi dengan pimpinan, dan akan menjadwalkan ulang proses eksekusi lahan, karena hari ini situasinya kurang memungkinkan,”terangnya.
Dia menjelaskan, kasus sengketa lahan seluas 662 m² bermula saat pemohon atas nama H. Abdul Muin, dan termohon atas nama Usman Tahir, Muliati, Azhar dan Nurdin Tahir mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kolaka pada tahun 2014 lalu.
“Karena H. Abdul Muin kalah di Pengadilan Negeri Kolaka, sehingga melakukan banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra), dan dinyatakan menang,” jelasnya.
Sementara itu, Tim Hukum tergugat, Amir mengatakan, eksekusi dua rumah di Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga terkesan dipaksakan, sebab pihaknya masih melakukan upaya hukum, dan hingga saat ini masih menunggu hasil sidang keputusan.
“Penetapan eksekusi oleh pengadilan negeri Kolaka terhadap rumah klien kami terkesan dipaksakan. Sementara berdasarkan alat-alat bukti yang kami ajukan secara materil dan formil, sebenarnya penetapan pengadilan negeri Kolaka tidak perlu dipaksanakan,” ungkapnya.
Sebab, pihaknya telah melakukan upaya hukum lainnya untuk melawan penetapan eksekusi lahan tersebut. “Proses perkara yang akan dieksekusi ini masih banding, nanti jika sudah ada hasil putusan banding dan tidak ada perlawanan, silahkan eksekusi,” terangnya Amir.
Amir juga menyayangkan sikap Pengadilan negeri Kolaka terkesan memaksakan untuk melakukan pemasangan patok. Sementara BPN Kolaka telah menarik diri atau memilih pulang, karena tidak nyaman untuk melakukan pengukuran.
“Olehnya itu, kami memohon kepada bapak ketua Pengadilan negeri Kolaka, untuk menunda untuk sementara. Ketika kami menang atas upaya hukum, silahkan tegakkan hukum. Begitupun kalau memang kita kalah, silahkan tegakkan hukum,” tandasnya.
Penulis: IPUL
